Bimtek Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah. Sebagaimana di ketahui di dalam menciptakan Pengelolaan Keuangan Good Governance diperlukan suatu pemahaman yang baik bagi Aparatur Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di dalam mengimplementasikan dan menjabarkan pengelolaan APBD dengan baik, Efisien, Efektif, transfaran, Kredibel dan Akuntabel, sehingga di dalam mempertanggugjawabkan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi setiap SKPD tidak terjadi temuan lagi oleh BPK atas tindak Pidana Korupsi.
Pengelolaan Keuangan Daerah
Karena dengan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik pula adalah faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, Di samping itu manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengelola rumah tangga pemerintah daerah. Maka Pertanggungjawaban Bendahara ini merupakan laporan pengelolaan perbendaharaan dan merupakan bahan laporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah yang akan di review oleh aparat pengawas Internal untuk menyakinkan kendala informasi yang disajikan, sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sesuai ketentuan tersebut, peran tugas dan tanggungjawab seorang bendahara sangat strategis dengan beban tanggungjawab begitu besar, sehingga dituntut bekerja secara profesional, hati–hati, teliti, dan bertindak cekatan. Sesuai dengai hasil Audit Keuangan Daerah, masih selalu ditemukan adanya pelaksanaan pertanggungjawaban bendahara yang kurang sempurna.
Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka berperan aktif untuk memfasilitasi agar pemahaman sistem Penatausahaan keuangan dan Pertanggungjawaban bendahara dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lembaga penyelenggara bimtek bersama para Pakar dan Narasumber yang berkompoten di bidangnya, akan mengadakan Bimbingan Teknis dengan Bimtek Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah.
Materi Bimtek Keuangan
Selain materi Bimtek Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah ada beberapa materi lainnya, yang dapat dipilih sesuai kebutuhan, yaitu :
- Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah sesuai dengan PMK No. 165 Tahun 2014
- Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
- Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
- Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
- Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
- Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
- Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
- Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
- Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
- Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
- Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
- Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008
- Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
- Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
- Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya
- Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
- Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
- Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Permendagri No. 64 Tahun 2013 Untuk Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP – UNQUALIFIED OPINION )
- Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
- Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan jasa diDesa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
- Bimbingan Tekhnis Tentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan SBK TA 2016 serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
- Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
- Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB ) Serta Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah
- Pedoman Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Dan Sinergitas Hubungan Keuangan Pusat – Daerah
- Teknis Penyusunan RKA, Pengesahan DPA, Anggaran Kas Dalam Rangka Penyusunan APBD TA 2016 Sesuai Permendagri No. 52 Tahun 2015 Serta Prosedur Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pemda Sesuai Permendagri No. 64 Tahun 2013
- Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2017
- Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015
- Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2,7 berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)
- Penatausahaan Keuangan Daerah (BLU)
- Reviu Laporan Keuangan Daerah
- Bimtek NASIONAL PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH BERBASIS APLIKASI E.SIPKD, E.REPORTING, E.SIAP/BMD
- Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- Arah kebijakan perencanaan dan penganggaran tahun 2018 berdasarkan Permendagri No. 32 tahun 2017 tentang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah ( RKPD ) tahun 2018 dan tahapan penyusunan dan sinkronisasi Renja dan Renstra OPD
- Pedoman Penyusunan APBD TA 2019 Sesuai dengan Permendagri No. 38 Tahun 2018 dan Standar Biaya Masukan TA 2019 serta Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ) Untuk Memperoleh Opini WTP dari BPK RI
- Strategi Pembukuan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Daerah
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa
- Teknik Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017
- Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019
- Bimtek Sosialisasi Perpres No.33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR)
- Bimtek Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021 sesuai Permendagri No. 40 Tahun 2020
- Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 serta Pedoman
- Penyusunan APBD Tahun 2020 berdasarkan Permendagri No.33 Tahun 2019
Dalam pelaksanaan bimtek keuangan para peserta berhak untuk memilih materi yang di inginkan atau yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi menjalankan tugasnya.
BACA JUGA:
- Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara
- Bimtek Pertanahan dan Penanganan Konflik Pertanahan
- Diklat Pemerintahan Desa, Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
- Diklat Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Instansi Pemerintah
Fasiltas Peserta Bimtek
Bagi para peserta yang sudah mendaftarkan biasanya akan mendapatkan fasilitas sebagai berikut:
- Pelatihan selama 2 hari
- Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
- Tanda Peserta Bimtek
- Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) serta Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
- Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
- Tas Eksklusif
Untuk informasi lebih lanjut dapat kunjungi alamat website www.bimtekkeuangan.co.id
